https://nuansaislam.com/Banalitas Kebebasan (3)

Pencarian eksistensi dan kebebasan manusia seringkali melahirkan euforia kebebasan teologis pada manusia. Ironisnya, euforia kebebasan tersebut lahir dari sebuah pemahaman makna “kebebasan” yang sempit dan dangkal (banal). Fenomena otoritarianisme agama pada abad pertengahan yang mengatasnamakan diri sebagai wakil Tuhan dan pemegang otoritas kebenaran yang bersumber dari Tuhan, telah menjadikan pemuka-pemuka agama “bertindak bebas” untuk kepentingan dirinya sendiri dan mengabaikan “kebebasan” orang lain untuk mengekspresikan kebebasannya.

Fenomena yang sama bisa ditemukan dalam bentuk radikalisme dan anarkisme saat ini. Pembunuhan karakter dan pengerangkengan kebebasan seringkali dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain dengan mengatasnamakan agama dan kebenaran yang dikalim sepihak. Tindakan anarkis yang dilakukan dengan mengusung simbol-simbol agama (tertentu), dengan argumentasi membela dan menegakkan kebenaran, menjadi perhelatan dalam altar sosial yang tak berkesudahan. Seakan-akan, kebenaran hanya menjadi milik sepihak dan golongan tertentu, dan yang lain tak mempunyai kebebasannya untuk membela diri dan mengkomunikasikan kebenaran yang berbeda.

Tetapi hal ini tidak pula berarti bahwa, “kebebasan” dapat dimaknai secara liar dan tanpa tata aturan. Kebebasan berfikir, kebebasan bertindak dan berbuat, bukan sesuatu yang dimiliki secara tak terbatas, yang dapat dipergunakan tanpa memperhatikan rambu-rambu yang berjalan di atasnya. Sejatinya, setiap orang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dirinya, tetapi pada kesejatian yang lain, kebebasan itu seharusnya tidak “menginjak-injak” kebebasan orang lain.

Karena itu, dalam pandangan John Stuart Mill, kebebasan tidak bisa diukur pada kebebasan kehendak (liberty of the will) individu melainkan pada civil or social liberty. Bagi Mill, hukum-hukum dan batasan-batasan kuasa yang secara legitimatif berada di tangan societyseharusnya mengatasi kebebasan individual. (Mill, On Liberty, 1985, h. 59). Atau dengan kata lain, kebebasan individu seharusnya tunduk pada aturan-aturan komunal yang berlaku secara legitimatif.

Kebebasan komunatif mengharuskan hadirnya berbagai kepentingan dan tujuan dari masing-masing individu yang membentuk komunal. Karena tujuan dan tindakan manusia tidak secara otomatis selaras satu sama lain atau bergerak pada satu arah yang sama, dan karena harus ada penghargaan terhadap tujuan-tujuan yang berbeda (partikularia), maka dibutuhkan kesepakatan untuk mengurangi kebebasan (menata kebabasan) demi mencapai nilai-nilai, dan tentu saja itu dilakukan demi kebebasan itu sendiri. Di sinilah kebebasan manusia harus dibatasi oleh hukum, baik hukum Tuhan (agama) maupun hukum negara (legislasi) yang terjalin dalam rangkaian interpretasi yang membebaskan, tidak sempit, dan tidak berpihak pada sebagian. Karena itu, kebebasan tidak bisa bersifat eksklusif, melainkan terbuka, inklusif, dan berada dalam wacana yang bisa dikomunikasikan.[]

Comments

Leave A Comment

Harap Login Terlebih Dahulu Sebelum Comment

SigIn/SigOut