Wazîr

0
26 views

Wazîr berasal dari kata dasar wazara-yaziru/wazira-yawzaru, artinya memikul beban atau membantu. Bentuk kata bendanya adalah wazârah/wizârah, dan bentuk jamaknya wuzarâ’

Menurut para ulama asal kata wazîr terdapat tiga kemungkinan. Menurut Ibn Qutaibah, wazîr dari al-wizru (beban), karena wazîr memikul beban penguasa. Menurut Az-Zuzaj, wazîr berasal dari al-wazar yaitu punggung/penopang. Al-wazar sendiri arti asalnya adalah gunung yang dijadikan pelindung agar selamat dari kehancuran. Demikian juga wazîr Khalifah, maknanya adalah orang yang menjadi sandaran Khalifah dalam berbagai perkara dan menjadi rujukan pendapatnya. Namun bisa juga dari kata dasar wâzara, seperti akîl dari kata mu’âkil, wazîr dari kata muwâzir, yang artinya adalah mu’âwin dan musâ’id (pembantu dan penolong). Ketiganya bermuara pada bantuan secara umum atas beban dan tanggung jawab Khalifah.

www.igu.orgDari sini kita bisa menyimpulkan bahwa arti bahasa wazîr adalah pembantu yang membantu memikul beban.

Dalam sebuah hadits Rasulullah saw menyebut dua pembantunya yaitu Abu Bakar dan Umar dengan wazîr sebagaimana sabdanya,

Dua wazîr (pembantu)-ku dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan Umar.

[HR. Tirmidzi].
Sedangkan makna istilah wazîr adalah pejabat khusus dalam masalah pertahanan dan keamanan, atau pejabat negara dengan wewenang dan kekuasaan yang terbatas dan spesifik untuk bidang tertentu saja, atau wazîr
merupakan pembantu kepala negara (raja atau Khalifah) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya, kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang–orang yang terpercaya dan ahli di bidangnya masing-masing. Karenanya, kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran wazîr, sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan ketangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan.
Pengertian
wazîr sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas digunakan al-Quran ketika menyebutkan tugas Nabi Harun as membantu Nabi Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir’aun, sebagaimana dalam (Qs. al-Furqan [25]: 35).
Artinya: Dan sesungguhnya kami telah memberikan al-Kitab (Taurat) kepada Musa dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu)
Dan dalam hadits disebutkan,

Jika Allah swt menghendaki atas seorang amir kebaikan, Dia menjadikan baginya seorang pembantu (wazîr) yang jujur dan benar, jika ia lupa, ia mengingatkannya dan jika ia ingat, ia membantunya. Jika Allah swt menghendaki atasnya selain yang demikian, Dia menjadikan baginya wazîr yang jahat/buruk, jika ia lupa, ia tidak mengingatkannya dan jika ia ingat, ia tidak membantunya.

[HR. Abu Dawud, al-Baihaqi dan Ibn Hibban].

Wazîr dan wizârah dalam sejarah


Wiz
ârah bukanlah suatu yang baru dan terdapat pada pemerintahan Islam saja. Wizârah telah ada sejak zaman pra-Islam. Wizârah ini telah dikenal jauh pada masa Mesir Kuno, Bani Israil dan Persia Kuno.
Dalam sejarah Islam, pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peranan yang dimainkan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad saw. Abu Bakar memainkan peranan penting sebagai partner setia Nabi Muhammad saw. Diantara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiaannya menemani Nabi Muhammad saw hijrah dari Mekah ke Madinah. Sesampai di Madinah, Abu bakar juga disamping tentunya sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman dalam musyawarah memutuskan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi, Abu Bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam shalat berjama’ah.
Peranan yang sama juga dimainkan oleh ‘Umar ibn al-Khattab. Ketika Abu Bakar menggantikan kedudukan Nabi saw sebagia khalifah, ‘Umar adalah pembantu setia Abu Bakar. Kepadanya Abu Bakar menyerahkan urusan pengadilan (al-qadha’). Namun, meskipun praktiknya telah dilakukan pada masa ini istilah wazîr sendiri belum dikenal pada waktu itu.
Pada masa dinasti Bani Umayah juga tidak ada perubahan yang prinsip dalam pemerintahan, kecuali hanya sistem pemerintahannya yang berubah dari sistem yang demokrasi egalitarian (syura) menjadi monarki absolut. Disamping itu, sistem suksesi juga tidak dilakukan melalui musyawarah, tetapi melalui warisan atau penunjukan kepala negara sebelumnya. Pada masa ini juga belum dikenal kata “
wazîr”. Dinasti ini hanya melanjutkan dan menyempurnakan lembaga formal yang telah ada sejak zaman ‘Umar. Hanya saja, pelaksana lembaga kenegaraan tersebut dinamakan dengan Kâtib.
Pada masa Bani Abbas kata wazîr ini mulai dipakai untuk lembaga kementerian negara. Wazîr pertama yang diangkat oleh Abu al-‘Abbas al-Saffah adalah Abu Salamah al-Khalla. Kepadanya, khalifah melimpahkan sebagian tugas-tugas kenegaraan. Dia menjalankan tugas-tugasnya atas nama khalifah. Begitu luasnya kekuasaan dan kewenangan Abu Salamah ini, sehingga ia berhak mengangkat dan memecat pegawai-pegawai pemerintahan, kepala daerah(gubernur) dan hakim.
Pada masa Harun al-Rasyid, wazîr yang terkenal adalah keluarga Barmaki. Harun mengangkat Yahya ibn Khalid al-Barmaki sebagai wazîr negara dan setelah Yahya meninggal, posisinya digantikan oleh putranya Ja’far al-Barmaki.

Dalam perjalanan selanjutnya istilah wazîr terbagi menjadi dua: pertama, wazîr atau menteri yang memegang urusan khalifah tidak secara penuh, kedua, wazîr atau menteri yang memegang urusan khalifah secara penuh (perdana Menteri), keberadaan wazîr ini terus ada dalam pemerintahan Islam sampai Islam dipimpin oleh bangsa Turki, pada masa selanjutnya Eropa dan ideology kapitalisme mulai mendominasi dunia, istilah sistem pemerintahan demokrasi kapitalis merasuki kaum Muslimin, termasuk istilah wazîr yang diartikan sebagai menteri. Istilah wazîr dalam sistem demokrasi kapitalis diadopsi dari istilah wazîr dalam sistem Romawi—yang mirip dengan sistem Persia (Kisra) dan Habasyah (Najasyi)—dengan disertai modifikasi. Wizârah dalam sistem demokrasi adalah pemerintahan (eksekutif), yaitu sekelompok menteri yang menjalankan aktivitas pemerintahan. Artinya, aktivitas pemerintahan keseluruhan dijalankan oleh sekelompok menteri anggota kabinet (wuzarâ’). Setiap wazîr (menteri) menjalankan aktivitas pemerintahan dalam suatu bidang tertentu saja. Ia memiliki wewenang dan kekuasaan dalam bidangnya, meski ada bagian yang keputusannya diambil oleh kabinet atau ketua kabinet (ra’îs al-wuzarâ’, yakni perdana menteri atau presiden). Akhirnya, makna wazîr (menteri) seperti inilah yang dominan. Makna ini bertentangan dengan makna dan fakta wazîr dalam sistem Islam.
Wazîr dalam sistem Islam adalah mu’âwin Khalifah dalam semua aktivitas Khalifah tanpa kecuali. Artinya, ia menjalankan seluruh tugas Khalifah dan memiliki wewenang sebagaimana Khalifah, namun ia dibawah monitoring Khalifah; maksudnya ia harus melaporkan semua yang telah ia lakukan kepada Khalifah. Hal itu bersifat individual (fardiyyah) yang dimiliki oleh individu, bukan kelompok, karena kepemimpinan dalam Islam bersifat fardiyyah (individual). Inilah makna dan fakta wazîr at-tafwîdh pada masa Abbasiyah.
Karena pertentangan tersebut, istilah wazîr tidak boleh diambil sebagai sebuah istilah dengan makna dalam perspektif demokrasi. Ia hanya boleh digunakan dalam makna bahasanya. Yang harus digunakan adalah sebutan mu’âwin secara mutlak. Ini adalah makna hakiki dari wazîr.

Terlepas dari perbedaan itu Indonesia yang menganut demokrasi pada saat-saat ini setelah terpilihnya kembali Susilo Bambang Yudoyono sebagai presiden yang kedua kalinya tentunya diharapkan dalam memilih para menterinya bisa seprofesional mungkin, menteri yang akan dipilih nanti adalah mereka yang akan menjadi pembantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan tentunya mereka harus memahami tugas berat seorang presiden sebagai kepala pemerintahan yang juga tanggung jawabnya ada pada pundak para menteri, itulah yang dikatakan diawal bahwa wazir atau menteri mereka yang memikul beban berat, karena dia harus mempertanggung jawabkan kepemimpinannya atau jabatan yang diamanahkan kepadanya baik kepada presiden selaku pimpinan mereka, kepada rakyat yang telah memilih presiden dan yang utama dihadapan Allah swt kelak di akhirat nanti.

Oleh karena beratnya amanah itu maka tidak selayaknya jabatan itu dipinta oleh siapapun walaupun dia meresa berkompeten dalam bidangnya, karena Rasulullah saw pernah melarang hal itu, adapun kalau diminta atau diberikan kepadanya jabatan itu maka bolehlah ia menerimanya kemudian hendaklah bertawakkal kepada Allah swt dalam menjalankan tugasnya agar Allah swt memberikan kemudahan dan keberkahan juga agar kesejahteraan dan kemakmuran bisa dirasakan oleh rakyat.

Akhirnya marilah kita kembali melihat dan merenungi apa yang telah disampaikan Nabi: “Negara ini kalau mau makmur harus memenuhi empat syarat:

  1. Dengan Ilmu Alim Ulama. (Kalau bukan karena ilmunya para ulama, niscaya akan binasalah orang-orang bodoh).
  2. Pemimpin Yang Adil, (Kalau pemimpin tidak adil, golongan yang satu dengan golongan yang lainnya, saling sikut-sikutan).
  3. Orang Kaya Yang Berhati Dermawan, (Kalau orang kaya tidak dermawan, hancurlah golongan fakir miskin).
  4. Do’a Fakir Miskin, (Kalau bukan dikarenakan do’a golongan fakir miskin, hancur binasalah Orang-orang kaya).

Berangkat dari informasi Nabi ini, hendaknya para petinggi negara, mau membuka diri, menghilangkan sifat arogansi, memasukkan ajaran Nabi ini kedalam hati, untuk selanjutnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.