Palestina Yang Sendiri

0
31 views

Telah lama menjadi rumusan yang diakui umum bahwa resolusi konflik Palestina-Israel merupakan prasyarat untuk perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Sejak negara-negara Arab dan umat Muslim secara keseluruhan sangat bersemangat tentang masalah Palestina, argumen ini berjalan, jalan buntu persoalan Israel-Palestina mengakibatkan kemarahan regional dan putus asa, memberikan dalih rasional yang lebih besar bagi kelompok-kelompok teroris seperti Al Qaeda dan pemberontakan di Irak dan menghalangi pembentukan koalisi regional untuk menghalagi Iran membangun persenjataan nuklir.

www.staffsunion.comLalu, survei baru-baru ini untuk jaringan televisi Al Arabiya menemukan bahwa 71 persen responden secara mengejutkan responden yang adalah orang-orang Arab tidak tertarik dalam urusan perundingan damai Palestina-Israel Ini merupakan indikator yang mengkhawatirkan, keluh Saleh Qallab, kolumnis untuk koran pan-Arab Al Sharq Al Awsat. Orang-orang Arab, orang-orang dan rezim-rezim yang sama, selalu tertarik pada proses perdamaian, pada perkembangan dan kekhususannya, sebagaimana mereka berkomitmen untuk mendukung perjuangan Palestina itu sendiri.

Tapi kenyataannya adalah bahwa kebijakan Arab sejak pertengahan 1930-an menunjukkan sebaliknya. Sedangkan “persoalan Palestina telah lama menjadi pusat politik antar-Arab, negara-negara Arab telah menunjukkan kepedulian jauh lebih sedikit untuk kesejahteraan rakyat Palestina daripada untuk kepentingan mereka sendiri.

Misalnya, menjadi pengetahuan umum bahwa invasi pan-Arab Mei 1948 terhadap negara Israel yang baru lahir itu lebih merupakan perebutan wilayah Palestina daripada memperjuangkan hak-hak nasional Palestina. Sebagai sekretaris jenderal Liga Arab pertama, Abdel Rahman Azzam, pernah mengaku kepada seorang wartawan Inggris, bahwa tujuan Raja Abdullah dari Transjordan “adalah untuk mengambil alih pusat wilayah-wilayah perbukitan Palestina, yang mempunyai akses ke Mediterania di Gaza. Mesir akan mendapatkan Negev. Galilea akan menjadi milik Suriah, kecuali bahwa bagian pantai sepanjang Acre akan ditambahkan ke Libanon.

Sejak 1948 sampai 1967, ketika Mesir dan Yordania menguasai Palestina dari Jalur Gaza hingga Tepi Barat, negara-negara Arab gagal untuk menempatkan populasi ini sebagai jalan untuk menjadi negara bagian. Mereka juga tidak berminat untuk melindungi hak asasi manusia mereka atau bahkan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka – yang merupakan bagian dari alasan mengapa 120.000 penduduk Tepi Barat Palestina pindah ke Tepi Timur Sungai Yordan dan sekitar 300.000 orang lainnya beremigrasi ke luar negeri. Kami tak peduli jika semua pengungsi mati, seorang diplomat Mesir pernah berkomentar. Ada cukup banyak orang Arab di sini.

Tidak mengherankan, negara-negara Arab tidak pernah ragu-ragu mengorbankan Palestina dalam skala besar setiap kali sesuai kebutuhan mereka. Pada tahun 1970, ketika tahtanya terancam oleh Organisasi Pembebasan Palestinan (PLO), Raja Hussein dari Yordania yang ramah dan sangat kebarat-baratan memerintahkan pembunuhan ribuan warga Palestina, suatu peristiwa yang dikenal sebagai Black September.

Enam tahun kemudian, milisi Kristen Libanon, yang didukung oleh Angkatan Darat Suriah, membantai sekitar 3.500 warga Palestina, kebanyakan warga sipil, di kamp pengungsi Beirut Al-Zaatar Tel. Milisi ini membantai lagi ratusan warga Palestina pada tahun 1982 di kamp-kamp pengungsi Sabra dan Shatila, kali ini di bawah pengawasan ketat Israel. Ketika itu, tidak satupun negara Arab datang untuk menyelamatkan bangsa Palestina.

Lebih buruk lagi, di pertengahan 80-an ketika PLO – yang ditunjuk secara resmi oleh Liga Arab sebagai “wakil tunggal rakyat Palestina” – berusaha untuk mendirikan kembali kehadiran militernya di Libanon dan diusir begitu saja oleh Presiden Hafez Al-Assad di Suriah.

Sejarah pemimpin Arab yang memanipulasi persoalan Palestina untuk kepentingan mereka sendiri sementara mengabaikan nasib rakyat Palestina ini terus berlanjut. Saddam Hussein, dalam upaya untuk memberi makna mulia bagi desain predatornya, mengklaim bahwa dia tidak akan mempertimbangkan mengakhiri invasinya terhadap Kuwait pada Agustus 1990 tanpa penarikan segera dan tanpa syarat Israel dari wilayah Arab yang diduduki di Palestina.

Tak lama setelah Perang Teluk Persia, Kuwait kemudian mulai menghukum PLO atas dukungannya pada Hussein – memotong sponsor keuangan, mengusir ratusan ribu pekerja Palestina dan membantai ribuan. Kelakuan mereka begitu parah sehingga Arafat megnatakan bahwa “apa yang Kuwait lakukan terhadap rakyat Palestina lebih buruk daripada apa yang dilakukan oleh Israel di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki.”

Dengan latar belakang ini, itu merupakan tanda positif bahwa begitu banyak orang-orang Arab rupanya jadi begitu apatis tentang konflik Palestina-Israel. Intervensi rezim-rezim Arab untuk melayani diri sendiri dalam hal Palestina memaksa Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri, maka yang terbaik, memang hanya bahwa harapan perdamaian antara Arab dan Israel terletak pada penolakan hubungan palsu antara isu ini dengan masalah regional dan global.

Efraim Karsh, editor Middle East Quarterly, adalah seorang profesor untuk kajian Timur Tengah dan Mediterania di King’s College London dan seorang pengarang. Karya terakhirnya “Palestina Betrayed.

Sumber: www.meforum.org

BAGI
Artikel SebelumnyaDo’a Melihat Bulan Sabit
Artikel BerikutnyaBulan Istimewa