Menimbang Kebebasan Manusia

0
9 views

Manusia diciptakan bebas dan ia tetap bebas, sekalipun lahir terbelenggu – Friedrich Schiller –

Apa yang terlintas dalam pikiran ketika berkata “kebebasan”? Sertamerta pertanyaan yang muncul adalah benarkah manusia memiliki kebebasannya sendiri? Kenyataan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan, meniscayakan adanya sebuah meta-asumsi bahwa ada di luar diri manusia yang menguasai dan mengatur kehidupan manusia itu. Pendapat ini memang terkesan apriori, tetapi begitulah kesan pertama yang mampir dalam fakultas pengetahuan sementara kita. Manusia dengan sendirinya tidak bebas melakukan seperti apa yang diinginkannya. Ia terikat oleh sekian banyak aturan dan tatanan, yang sesungguhnya berasal dari luar dirinya.

Risalah Kebebasan

Pembicaraan tentang kebebasan telah berkembang jauh sejak pemikiran filsafat Yunani, meskipun dalam pembahasan yang masih tidak tersistematis, bahkan tidak menjadi – meminjam istilah posmodernisme – Grand Naratie (narasi besar). Pembahasan yang lebih serius dan runut bisa ditemukan dalam perkembangan pemikiran Eropa, terutama masa Pencerahan (Aufklaarung), Revolusi Prancis, dan gerakan hak asasi manusia sesudahnya. Puncaknya, ketika Nietzcshe secara tegas mengumandangkan “kematian Tuhan” untuk selanjutnya memproklamirkan lahirnya manusia-manusia bebas, manusia unggul (übermensch) yang memiliki kuasa atas dirinya sendiri, manusia jas sagen (yes sayer) yang mampu selalu berkata “iya” bagi kehidupannya, tanpa terikat dan terbelenggu oleh determinasi agama dan Tuhan. Tampaknya, Nietzsche adalah pewaris utama dari ajaran antroposentris yang jauh sebelumnya telah digagas oleh Protagoras dengan diktumnya bahwa “manusia adalah ukuran segalanya, jika manusia menganggapnya demikian maka demikianlah adanya, dan jika tak demikian, maka tak demikian pula“. (Russel, Sejarah Filsafat Barat, 2004, h.105).

Kebebasan adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh semua manusia, meskipun seringkali sulit mendefinisikan secara tepat kebebasan seperti apa yang dimaksud. Kebebasan lebih sering diartikan sebagai pengalaman batin. Henri Bergson menyebut kebebasan sebagai hubungan antara “aku konkrit” dengan perbuatan yang dilakukannya. (Bertens, Etika, 2004, h. 93). Maka kebebasan hanya bisa dirasakan oleh individu atas dirinya sendiri dengan mengukur “aku konkrit”-nya dengan perbuatan yang dilakukannya. Semakin “aku konkrit” mengafirmasi perbuatan yang dilakukan maka ia semakin bebas, sebab penolakan (negasi) atas perbuatan mengandaikan ketidakbebasan untuk melakukan oposisi dari perbuatan tersebut.

Dari sini kebebasan diandaikan sebagai ketidakterikatan manusia dengan selain dirinya, bahwa dia bebas berbuat dan berkehendak tanpa terhalangi oleh aturan-aturan lain selain yang diinginkannya. Lebih tegas, Isaiah Berlin mengontraskan dua pandangan tentang kebebasan, yaitu kebebasan positif (bebas untuk) dan kebebasan negatif (bebas dari). Kebebasan positif adalah kebebasan sebagai realisasi diri, sebagai kontrol dan peguasaan diri oleh rasionalitas, sedangkan kebebasan negatif adalah situasi tidak adanya tekanan, hambatan, atau paksaan dari luar diri. (Sahal, Empat Esai Kebebasan, 2004, h. xvi-vii).

Kebebasan dan Determinisme

Hampir semua filsuf, entah eksistensialis, fenomenologis, ataupun tomis membenarkan kebebasan kehendak manusia. Meskipun demikian, arus determinisme tetap tampil sebagai antitesa dari kebebasan kehendak tersebut. Perdebatan kebebasan kehendak manusia, mau tidak mau juga melibatkan pembicaraan tentang kehendak dan kuasa Tuhan. Sebab pada titik inilah, manusia seringkali merasa kehilangan kebebasannya, karena ia terdeterminasi oleh dan sejak awal penciptaannya. Secara tidak langsung, kenyataan inilah yang ingin digugat oleh Sartre dalam pernyataanya yang terkenal bahwa kebebasan manusia adalah sebuah “kutukan”; we are condemned to be free.

Sartre ingin mengatakan bahwa tidak ada batasan bagi kebebasan manusia, yang ada adalah kita tidak dapat berhenti menjadi bebas. (Stevenson, Ten Theories of Human Nature, 2001, h. 266). Manusia dinilai berdasarkan apa yang bisa dia lakukan untuk dirinya sendiri, dan itulah yang menjadi prinsip pertama dalam eksistensialisme. Karena itu, manusia bisa mengarahkan dirinya sesuai dengan kehendaknya (will), dimana kehendak berarti sebuah pengambilan keputusan secara sadar (a conscious decision). Kesadaran sekaligus menjadi pembimbing manusia untuk senantiasa bertangggungjawab dan mengarahkan pada pilihan yang baik (to choosing the good). Pada posisi ini, Sartre, dan juga kaum eksistensialis lainnya, menegaskan bahwa manusia tidak perlu eksistensi Tuhan untuk mengarahkan eksistensi manusia pada kebaikan.

Persoalannya adalah, bagaimana jika kemudian manusia dengan “kehendak bebasnya” justru mengarahkan pada pilihan yang tidak berpihak pada kemanusiaan? Inilah yang menjadi entri point bagi determinisme untuk menolak pandangan eksistensialis yang mengeliminasi kehadiran subjek di luar diri manusia. Dalam pandangan determinis, ada hukum-hukum awal yang menguasai semua hal, tanpa pengecualian, dalam bentuk rangkaian kausa dan akibat. (Leahy, Siapakah Manusia?, 2001, h. 207). Dan termasuk manusia tidak dapat melepaskan diri darinya.

Determinisme teologis meletakkan manusia secara mutlak dalam kuasa Tuhan. Meskipun tampak bebas, tetapi manusia sama sekali tidak memiliki kebebasannya secara mutlak melainkan ia sudah “ditentukan”, diatur dalam segala perbuatannya. Pandangan ini didasarkan pada dua alasan, yaitu kemahatahuan dan  kemahakuasaan Tuhan. Tuhan sudah mengetahui segala sesuatu bahkan sebelum hal itu terjadi, sehingga Tuhan dengan kuasa-Nya sudah “menentukan” apa yang harus terjadi, dan manusia hanya berjalan di atas ketentuan Tuhan tersebut, tidak memiliki kebebasannya sendiri. (Leahy, h. 213).

Bentuk determinisme teologis ini tergambar secara jelas melalui aliran jabariyah dalam Islam atau otoritarianisme gereja pada abad pertengahan di Eropa. Tentu saja, argumentasi deterministik ini menyisakan kerapuhan bagi eksistensi manusia. Dalam penerimaan yang salah, kemudian manusia seringkali ditempatkan dalam posisi bersaing dengan Tuhan dalam memperebutkan kebebasannya.

Teologi Proses

Dalam hal relasi dengan Tuhan, Whitehead mencoba memberikan penyelesaian melalui teologi prosesnya (process theologi/process theism) dengan menjelaskan hubungan Tuhan dengan manusia sebagai hubungan nonkompetitif, dan terbangun atas dasar kausal ilahiah. Dalam pandangan Whitehead, Tuhan memberikan manusia kemungkinan-kemungkinan (dalam bahasa yang lain “potensi”) yang sangat luas. Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah bentuk pengaruh kausal Tuhan yang memberikan kebebasan pada manusia untuk menentukan dirinya, baik dalam kebebasan kosmologis maupun kebebasan aksiologis. (Griffin, Tuhan & Agama…, 2004, h.174). Kebebasan manusia tercermin dalam kretivitasnya untuk menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang memberikan peluang kepadanya bagi lahirnya sebuah sintesa kreatif yang terus bergerak dalam suatu proses.

Tuhan, dalam pandangan Withehead, berkarya di dunia dengan membujuk, bukan memaksa. “Unsur Ilahi dalam dunia haruslah ditafsirkan sebagai suatu pelaksana yang bersifat membujuk dan bukan pelaksana yang bersifat memaksa“. Karena itu, Tuhan bukanlah penyebab efisien yang secara sepihak menentukan hasil akhir. Setiap entitas memiliki kreativitas dunianya yang inheren ada padanya, yang dengan itu ia memberikan arah bagi tercapainya suatu hasil akhir. Pembujukan Tuhan berhubungan dengan kekuatan kausal, yang diwujudkan pada pemberian potensi-potensi pada manusia, bukan pada penentuan hasil akhir. (Griffin, h. 196-7).

Spiritualitas yang terbangun dari teisme Whiteheadian ini adalah “mendamaikan” antara kebebasan manusia dengan kuasa Tuhan dalam relasi yang bersifat wajar, tidak memaksa, dan saling berhubungan. Dengan begitu, manusia bisa merasakan dan menemukan kebebasannya untuk berkreasi berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang dimilikinya, dan pada sisi yang lain, Tuhan juga bekerja pada konsep kuasa-Nya sendiri, dan tetap menghargai kebebasan manusia.

Banalitas Kebebasan

Pencarian eksistensi dan kebebasan manusia seringkali melahirkan euforia kebebasan teologis pada manusia. Ironisnya, euforia kebebasan tersebut lahir dari sebuah pemahaman makna “kebebasan” yang sempit dan dangkal (banal). Fenomena otoritarianisme agama pada abad pertengahan yang mengatasnamakan diri sebagai wakil Tuhan dan pemegang otoritas kebenaran yang bersumber dari Tuhan, telah menjadikan pemuka-pemuka agama “bertindak bebas” untuk kepentingan dirinya sendiri dan mengabaikan “kebebasan” orang lain untuk mengekspresikan kebebasannya.

Fenomena yang sama bisa ditemukan dalam bentuk radikalisme dan anarkisme saat ini. Pembunuhan karakter dan pengerangkengan kebebasan seringkali dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain dengan mengatasnamakan agama dan kebenaran yang dikalim sepihak. Tindakan anarkis yang dilakukan dengan mengusung simbol-simbol agama (tertentu), dengan argumentasi membela dan menegakkan kebenaran, menjadi perhelatan dalam altar sosial yang tak berkesudahan. Seakan-akan, kebenaran hanya menjadi milik sepihak dan golongan tertentu, dan yang lain tak mempunyai kebebasannya untuk membela diri dan mengkomunikasikan kebenaran yang berbeda.

Tetapi hal ini tidak pula berarti bahwa, “kebebasan” dapat dimaknai secara liar dan tanpa tata aturan. Kebebasan berfikir, kebebasan bertindak dan berbuat, bukan sesuatu yang dimiliki secara tak terbatas, yang dapat dipergunakan tanpa memperhatikan rambu-rambu yang berjalan di atasnya. Sejatinya, setiap orang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dirinya, tetapi pada kesejatian yang lain, kebebasan itu seharusnya tidak “menginjak-injak” kebebasan orang lain.

Karena itu, dalam pandangan John Stuart Mill, kebebasan tidak bisa diukur pada kebebasan kehendak (liberty of the will) individu melainkan pada civil or social liberty. Bagi Mill, hukum-hukum dan batasan-batasan kuasa yang secara legitimatif berada di tangan society seharusnya mengatasi kebebasan individual. (Mill, On Liberty, 1985, h. 59). Atau dengan kata lain, kebebasan individu seharusnya tunduk pada aturan-aturan komunal yang berlaku secara legitimatif.

Kebebasan komunatif mengharuskan hadirnya berbagai kepentingan dan tujuan dari masing-masing individu yang membentuk komunal. Karena tujuan dan tindakan manusia tidak secara otomatis selaras satu sama lain atau bergerak pada satu arah yang sama, dan karena harus ada penghargaan terhadap tujuan-tujuan yang berbeda (partikularia), maka dibutuhkan kesepakatan untuk mengurangi kebebasan (menata kebabasan) demi mencapai nilai-nilai, dan tentu saja itu dilakukan demi kebebasan itu sendiri. Di sinilah kebebasan manusia harus dibatasi oleh hukum, baik hukum Tuhan (agama) maupun hukum negara (legislasi) yang terjalin dalam rangkaian interpretasi yang membebaskan, tidak sempit, dan tidak berpihak pada sebagian. Karena itu, kebebasan tidak bisa bersifat eksklusif, melainkan terbuka, inklusif, dan berada dalam wacana yang bisa dikomunikasikan.[]