Membumikan Syariat Islam

0
59 views

Istilah syariah bukan hal yang baru bagi umat Islam. Kata syariah atau syariat biasa dirangkaikan dengan kata ‘Islam” sehingga menjadi ‘syariat Islam’. Bukankah tugas para dai, muballig, ulama, bahkan para ‘wali songo’ adalah menyebarkan, mengajarkan dan mempraktekkan syariat islam kepada masyarakat yang sebelumnya tidak tahu apa-apa tentang syariah tersebut. Memang akhir-akhir ini kata syariah lebih populer lagi dengan muncul dan populernya istilah ‘perbankan syariah’, ekonomi syariah, asuransi syariah, bahkan bursa saham syariah. Pertanyaannya adalah, “apa yang dimaksud dengan syariah? Dan bagaimana membumikannya?

islamforspanish.comKata syariah secara bahasa berarti “jalan ke tempat pengairan”, atau jalan yang harus diikuti”, atau tempat berlalu/mengalirnya air di sungai. Kata syariah dan derivasinya (pengembangan dari akarnya) muncul dalam beberapa ayat dalam al-Qur’an. Misalnya dalam QS. Al-Maidah [5]: 48 disebut dengan kata “syir’ah, kemudian dalam QS. As-Syura [42]:13, dalam fi’il syara’a, dan QS. Al-Jatsiyah [45]:13. Agama disebut sebagai syariah karena dia adalah jalan yang dilalui manusia dalam kehidupannya di dunia.

Sebagian ulama seperti Syaltut mengartikan syariah sebagai “hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah bagi hamba-Nya untuk didikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama manusia”. Atau menurut al-Thabari, “hal-hal yang menyangkut kewajiban, had, perintah dan larangan; dan tidak termasuk di dalamnya aqidah, hikmah, dan ibrah, yang tercakup dalam agama”.

Masih terdapat istilah lain yang terkait dengan syariah, yaitu fiqih dan hukum Islam. Fiqih berarti pemahaman, dan biasanya diartikan sebagai pemahaman atau ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Ada lagi yang mengatakan bahwa fiqh adalah al-zhann (dugaan kuat) yang dicapai seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Allah. Sedangkan hukum Islam dapat diartikan “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mannusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Jika disandingkan ketiga istilah; syariah, fiqh dan hukum Islam, dapat diambil benang merahnya bahwa syariah bersifat universal dan absolut. Artinya tidak ada kata salah untuk syariah. Atau syariah pasti benar. Sedangkan fiqh tidaklah benar secara mutlak karena dia ‘hanya’ dugaan kuat. Karenanya, dalam fiqh terdapat banyak sekali perbedaan pendapat yang sama-sama kuat, atau sama-sama merasa kuat dalil dan argumentasinya. Sedangkan hukum Islam lebih berorientasi kepada aspek pelaksanaannya. Artinya, dari berbagai pendapat dan pandangan yang ada dalam fiqh, dipilih yang paling kuat untuk ditetapkan sebagai ketentuan yang mengikat dan dilaksanakan secara tegas.

Mungkinkah membumikan syariah?

Pertanyaan ini sebenarnya patut dipertanyakan. Wajarkah timbul pertanyaan seperti ini? Sebab, syariah sebagai ketetapan Yang Maha Kuasa, pastilah datang dengan segenap kelengkapan perangkatnya; termasuk penghargaan kepada yang melaksanakannya, serta hukum dan siksa bagi yang tidak taat. Contoh kasus umat Nabi Luth misalnya yang senang berbuat liwath atau sodomi, akhirnya mendapatkan siksa secara langsung.

Oleh karena itu, syariah seharusnya membumi dengan sendirinya tanpa ‘upaya paksa’ atau ‘keterpaksaan’ dari manusia. Itu sudah menjadi konsekuensi dari  kalimat ‘syahadatain’ yang diikrarkan seseorang ketika bertahiyyat dalam shalat. Bahkan para Nabi, dai, muballig dan ulama, mereka bertugas ‘hanya’ menyampaikan syariah itu kepada manusia. Sebab mereka tidak bisa dihukum karena melanggap apa yang mereka tidak ketahui, atau tanpa mengetahui apa salah mereka.

Lalu bagaimana dengan tidak berlakunya hukum syariah di negara-negara muslim seperti Indonesia? Layakkah mereka atas azab Allah sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Luth, misalnya? Untuk menjawab pertanyaan ini supaya adil, perlu diklarifikasi dahulu beberapa hal:

1. Bagian yang mana dari syariah yang belum berlaku dan bagian mana yang sudah berlaku? Ini penting untuk mengetahui persentasi antara yang sudah berlaku dan yang belum berlaku. Kalau lebih banyak yang sudah berlaku dan hanya sedikit yang belum berlaku, maka persepsi bahwa negara-negara Islam tidak memberlakukan hukum syariah, perlu dikoreksi.

Aspek-aspek atau bagian-bagian syariah seperti waris, nikah, perwalian anak, wakaf, zakat, haji, pengurusan masjid, jenazah, boleh dikatakan sudah berlaku secara efektif. Dari sisi hukum pidana kebanyakan hukum lokal sudah sejalan dengan syariah. Sejalan artinya tidak bertentangan antara hukum lokal/nasional dengan hukum syariah. Misalnya dalam kasus pencurian. Baik hukum syariah maupun hukum negara menganggapnya sebagai kejahatan (jarimah) pidana. Jadi tidak ada pertentangan. Yang ada adalah perbedaan dalam mekanisme penerapan dan jenis sanksi. Kalau yang ditegaskan dalam teks al-Qur’an atau Sunnah hukumannya adalah dipotong tangannya. Sedangkan dalam hukum nasional, si pelaku dihukum penjara. Demikian pula dalam kasus pembunuhan, perampokan, perjudian, dan  perzinaan,  kedua hukum; syariah dan negara sama-sama menganggapnya sebagai kejahatan dan terdapat sanksi atasnya. Perbedaannya –sekali lagi- adalah pada mekanisme penerapan sanksi atau hukumannya.

Satu hal perbedaan yang sangat prinsipil antara hukum syariah dengan hukum positif di indonesia adalah persoalan DIYAT.  Dalam hukum syariah, persepektif yang dibangun dalam kasus kejahatan pidana seperti pembunuhan atau penganiayaan adalah hak korban. Diyat adalah sejumlah harta yang dibayarkan oleh pelaku pembunuhan atau penganiyaan kepada korban atau keluarga korban terbunuh. Sementara dalam perspektif hukum positif, negara merepresntasi korban. Sehingga kejahatan pelaku dianggap sebagai kejahatan terhadap negara. Maka korban pun tidak mendapatkan kompensasi apa-apa.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara substantif, nilai syariah sudah berlaku dalam pasal-pasal dan ayat-ayat dalam perundang-undangan yang berlaku dalam kebanyakan hukum yang berlaku di negara-negara muslim. Perbedaan yang ada antara hukum nasional yang berlaku dengan syariah lebih banyak pada aspek penerapan sanksi saja. Keuntungannya adalah dari sisi probabilitas untuk berubah. Bahwa dari sisi sanksi atau model hukuman mudah untuk dirubah. Yang sulit untuk dirubah adalah yang terkait dengan subtansi delik hukum. Misalnya kalau negara menganggap bahwa pencurian atau pembunuhan bukan kejahatan. Maka hal seperti sangat sulit untuk sejalan dengan syariah.

2. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap adanya beberapa bagian dari syariah yang belum berlaku? Sebab dalam sebuah negara dalam bentuk republik seperti Indonesia, tidak ada satu pihak yang memegang kekuasaan absolut, terutama dalam pembentukan undang-undang. Rakyat seluruhnya mewakilkan suaranya kepada dewan perwakilan rakyat. Selanjutnya anggota dewan yang berjumlah ratusan orang tersebut harus memperoleh kata sepakat. Kalau tidak tercapai kata sepakat, siapa yang harus disalahkan? Lalu boleh dan berhakkah jika sekelompok orang mengatasnamakan diri sebagai hamba Allah yang taat dan siap mengorbankan apa saja demi tegaknya hukum Allah di muka bumi, beramai-beramai secara sepihak menghancurkan tempat-tempat yang dikategorikan sebagai tempat kedurhakaan?

Dengan model siklus seperti ini maka mencari siapa yang bertanggung jawab sama saja dengan mencari mana yang lebih dahulu ada “ayam ataukah telurnya”?

Keramahan dan Keteladanan sebagai Dakwah

Tidak dipungkiri bahwa sejujurnya di dalam qalbu setiap muslim mendambakan suatu masa dan suasana di mana panji-panji agama dan hukum-hukum Tuhan secara totalitas berlaku baik di kalangan masyarakat muslim sendiri, bahkan kalau memungkinkan di seluruh alam. Namun untuk sampai ke situ, bukanlah hal yang serta merta dan sim salabim. Butuh waktu dan kesabaran yang panjang. Tanpa kesabaran, misalnya dengan penggunaan kekerasan untuk menegakkan hukum-hukum tersebut, maka sangat mungkin perjalanan ke arah tujuan tersebut justru semakin jauh.

Yang terpenting sesungguhnya adalah kesadaran dan kepatuhan bagi setiap muslim untuk segera mengamalkan seberapapun aturan dan hukum-hukum yang sudah berlaku. Sebagaimana tidak eloknya mengharapkan burung jalak yang terbang di angkasa, maka burung punai di tangan dilepaskan. Usaha yang terbaik adalah dengan berbuat dan memberi contoh. Bukankah masih banyak kalangan muslim yang belum mengamalkan syariah dengan baik seperti shalat dan puasa yang benar? Memulai dari yang kecil dan dari sekarang secara simultan adalah upaya efektif untuk mencapai tujuan mulia yang agung yakni suasana di mana bukan pemerintah yang memaksakan mengeksekusi para pelanggar hukum dengan hukum Syariah, tetapi si pelaku lah yang datang dengan sendirinya melaporkan perbuatannya dan menuntut penerapan sanksi atas dirinya. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Rasulullah saw.

Sebuah contoh konkrit yang dapat dilihat sekarang sebagaimana pada kemunculan sistem ekonomi syariah. Sambutan masyarakat muslim bahkan non muslim pun begitu hangat. Karena bukan sisi simbol keislamannya yang ditonjolkan, tetapi aspek keadilan, kejujuran, dan kepedulian sosial yang terkandung dalam bisnis syariah itulah yang diterima jiwa manusia.

Dengan pendekatan yang lebih ramah dan mesra, insya Allah syariah Islam akan berlaku secara spontan dan dengan sendirinya, manakala kepribadian muslim semakin kokoh, dan aspek-aspek rahmatan lil alamin yang tercermin dalam hukum-huikum syariah semakin disadari oleh makhluk-makhluk Tuhan Yang Maha Esa.[]

By Dr. Saifuddin Zuhri, MA.