Membincang Kembali Status Bunga Bank

0
98 views

giladorigami.comOrang-orang yang makan (mengambil) ribâ` tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan ribâ`, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribâ`. (QS. Al-Baqarah [2]:75).

“Sesungguhnya ayat dari Al Qur’an yang terakhir turun adalah ayat ribâ` dan sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah wafat dan beliau tidak menafsirkannya maka tinggalkanlah ribâ` oleh kalian.” (Umar bi Khattab ra.)

Ketika MUI (Majelis Ulama Indonesia) memfatwakan ke-ribâ`-an bunga bank, berbagai respon dan ekspresi masyarakat bermunculan. Setidaknya ada tiga katagori respon tersebut:

1.    Setuju dan mendukung. Alasannya, dengan fatwa tersebut maka jelas dan teranglah hukum dan status dari pesoalan bunga bank yang selama ini terkesan tidak jelas.

2.    Tidak setuju dan tidak mendukung. Alasannya karena beberapa unsur subtantif dalam ribâ` seperti eklploitatif dan pelipatgandaan, tidak terdapat dalam sistem bunga bank.

3.    Ragu-ragu dan tidak peduli. Alasannya, mereka tidak punya waktu untuk memikirkan dan merespon fatwa tersebut. Waktu mereka yang tersisa hanya buat istirahat setelah kelelahan mencari nafkah di sisa waktu yang lain.

Kini, bertahun-tahun setelah fatwa ini dikeluarkan oleh MUI, praktek dan penggunaan sistem bunga bank masih terus berlanjut. Hampir-hampir tidak ada dampak yang signifikan dari fatwa tersebut, kecuali bahwa kehadiran bank-bank Islam, dan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis ekonomi syariah menunjukkan pertumbuhan yang memadai.

Jika benar bahwa bunga bank itu adalah ribâ`, maka dosa ribâ` sudah menjadi ‘lingkaran setan’ dalam kehidupan muslim. Karena hampir tidak ditemukan suatu transaksipun yang tidak melibatkan bank dan bunga. Maka wajar jika muncul curahan hati (curhat) dari seorang PNS (pegawai negeri sipil) yang sebentar lagi menghadapi masa pensiun. Keluhannya adalah dia tidak ingin memakan harta ribâ`, namun dia tidak bisa mengontrol tabungan pensiunannya karena dipungut dan dibungakan secara sistemik. Untuk diketahui, bahwa kira-kira dana pensiunan PNS berasal dari iuran (potongan gaji) yang dipungut setiap bulan kemudian disimpan di bank. Jumlah pensiunan yang diterima adalah sejumlah iurannya ditambah bunga. Mungkin bisa saja dihitung berapa uang modal dan berapa kelebihannya. Akan tetapi akan menjadi pertanyaan lagi, harus dikemanakan sisa atau hasil bunganya. Solusi sementaranya adalah kelebihan tersebut diinfakkan untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Tetapi timbul pertanyaan lagi; wajarkah uang yang haram digunakan untuk kepentingan sosial keagamaan?

Kurang lebih ironi yang sama adalah dana ONH (Ongkos Naik Haji) yang disetorkan oleh para calon jemaah haji (calhaj) ke bank. Dana ini pun ‘menghasilkan’ bunga, yang oleh pengelola haji (Kemenag) digunakan untuk pos-pos pengeluaran haji. Menariknya, istilah yang digunakan untuk hasil kelebihan simpanan dana haji tersebut adalah optimalisasi dana haji. Istilah ini tentunya untuk  menghaluskan istilah bunga bank yang dianggap ribâ`.

Jika demikian maka sungguh luas dan ribet lingkaran setan ribâ`. Bahkan ibadah haji pun telah ‘terkontaminasi’ ribâ`melalui optimalisasi dana haji. Belum lagi infaq dan shadaqah dari pengusaha muslim yang kaya, di saat bulan Ramadhan atau bakti sosial lainnya, yang bersumber dari kelebihan simpanannya di bank. Atau dana pembangunan masjid yang disumbangkan oleh perusahaan-perusahaan besar atau bank-bank sebagai dana CSR (corporate social responsibility).

Tentang Ribâ`

Jika dilihat dari sisi definisi maka kata  ribâ`dari  segi  bahasa berarti “kelebihan”. Tetapi definisi singkat ini tidak memadai, karena jual beli pun memberikan ‘kelebihan’. Padahal jelas ayat QS Al-Baqarah [2]: 275, yang mengatakan bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribâ`.” Penegasan ini tidak menyebutkan alasan keharaman ribâ`secara eksplisit, sehingga muncul pendapat bahwa ribâ`diharamkan secara mutlak tanpa illat. Sementara dalam ushul fiqh terdapat qaidah atau prinsip bahwa suatu hukum berlaku bersandingan dengan illatnya. Sehingga dapat dipastikan bahwa pasti ada alasan atau hikmah sehingga ribâ`diharamkan dan jual beli dihalalkan.

Ada beberapa kata kunci berkaitan dengan ribâ`yakni;

1.    Adhâfan mudhâafah (berlipat ganda. Dari sini terdapat ulama yang memahami bahwa ribâ`yang diharamkan adalah ribâ` yang berlipat ganda dan berkali-kali. Memang pada zaman jahiliah dan  awal  Islam,  apabila  seorang debitur  yang  tidak  mampu  membayar hutangnya pada saat yang ditentukan, ia meminta untuk  ditangguhkan dengan janji membayar berlebihan, demikian berulang-ulang.

2.    Lâ tazhlimûn wa lâ tuzhlamûn (kamu tidak menganiaya dan tidak teraniaya). Dari sini pula ada yang berpendapat bahwa salah satu illat keharaman ribâ` ada adanya eksploitasi dan kezhaliman dalam transaksi tersebut.

Kedua kata kunci ini setidaknya memberikan pandangan lain melebihi penggunaan definisi ribâ` yang mematok bahwa setiap kelebihan dari transaksi yang bertempo tersebut adalah ribâ` yang diharamkan. Atau bahwa bahwa ribâ`yang dipraktekkan dan dilarang pada masa turunnya Al-Quran adalah kelebihan pungutan yang mengandung penganiayaan dan penindasan, bukan sekadar kelebihan atau penambahan dan jumlah hutang.

Lalu bagaimanakah sebaiknya sikap seorang muslim terhadap persoalan ini? Dengan melihat fakta sejarah dan berbagai penjelasan dari sekian golongan ulama, maka dipersilakan untuk mengambil sikap sebagai berikut:  

1.    Bersikap tawakkal, pasrah, dan menilai bahwa keribetan dan keruwetan lingkaran ribâ` ini merupakan sesuatu yang darurat dan tidak bisa terhindarkan. Sikap ini bisa diiringi dengan kehati-hatian yang lain seperti hanya menyimpan uang di bank syariah, menhindari sedapat mungkin pemasukan (gaji dan penghasilan lain) yang bercampur dengan unsur bank non syariah. Namun harus dihindarkan diskriminasi dan stereotif terhadap kelompok lain yang tidak sependapat dengannya (yakni tidak menganggap bunga bank sebagai ribâ`).

2.    Bersikap tenang-tenang saja karena yakin bahwa bunga bank tidak termasuk ke dalam kategori ribâ` yang diharamkan. Keyakinan bisa timbul dengan menilai bahwa praktek bunga bank yang ada dewasa ini tidak sama dengan praktek ribâ` yang terjadi pada masa Rasulullah saw., dan tidak mengandung unsur ekspolitatif dan pelipatan yang berganda. Sedangkan pendapat dan fatwa bahwa bunga bank sebagai ribâ` didasarkan pada analogi dan penafsiran atas istilah ribâ` yang disamakan secara ijtihadi dengan bunga bank.

Diskusi tentang bunga bank dan ribâ` masih membutuhkan waktu, energi, dan kearifan. Karena itu, tanggapan dari berbagai pihak akan memperkaya bahan dan masukan atas topik ini. Wallahu a’lam.

Oleh Dr. Saifuddin Zuhri, MA.

BAGI
Artikel SebelumnyaMenuju Kehancuran Ummat
Artikel BerikutnyaBeri Makan Saudaramu