Membaca Teks Menyelami Konteks

0
62 views

By Muhammad Adlan Nawawi

Beberapa hari ini, publik politik Jakarta dan nasional disibukkan dengan perbincangan seputar pernyataan (statement) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dalam suatu kesempatan pertemuan dengan Warga DKI Jakarta di Kepulau Seribu. “Dibohongi Pakai Surah Al-Maidah 51”, demikian sepenggal pernyataan Ahok dalam kesempatan tersebut.

Beragam pemaknaan dan—mungkin—penafsiran yang muncul atas pernyataan tersebut. Sebagaian menganggap pernyataan tersebut cenderung biasa saja. Namun, tidak sebagian juga menganggap pernyataan Ahok tersebut telah melecehkan dan “menistakan” agama Islam.

Lazimnya sebuah pernyataan, pernyataan Ahok tentu saja tidak bisa dilepaskan dengan konteks yang mengitarinya. Sebagaimana halnya teks Surah Al-Maidah ayat 51 tersebut. Larangan untuk menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin termaktub sebagai terjemahan bebas ayat tersebut. Saya tidak bermaksud lebih jauh mengomentari makna dan tafsir ayat tersebut lebih dalam, karena dalam diskursus pemaknaan maupun penafsiran, komentar terhadap ayat tersebut memiliki kajiannya tersendiri.

Saya cenderung merujuk pada poin sebelumnya, di mana sebuah pernyataan tidak pernah lepas dari konteksnya. Terdapat 3 (tiga) yang bisa dijelaskan dalam memahami dengan bijak pernyataan tersebut.

Pertama, Ahok dengan segala kontroversi yang melekat padanya. Bukan cerita baru, dimana Ahok telah hadir dalam panggung politik Jakarta membawa segudang kontroversi. Mulai dari figurnya yang cenderung keras dan frontal, hingga berkomunikasi dengan pilihan kata yang seringkali dipandang “kurang santun”. Figur lainnya, Ahok berasal dari kaum minoritas, baik dari aspek kesukuan maupun Agama. Sulit dimungkiri, tidak semua pihak dapat menerima realitas ke-Ahok-an tersebut.

Kedua, suasana politik Jakarta yang merupakan barometer politik nasional secara umum. Konstalasi politik Jakarta menjelasng kontestasi Pilkada 2017 mengalami peningkatan yang signifikan. Dinamika politik bahkan telah mengarah pada situasi yang cenderung “panas” dan menguras energi banyak pihak, khususnya partai-partai politik.

Banyak yang menganggap momen Pilkada DKI Jakarta 2017 ibarat Pilpres. Belum lagi realitas politik Ahok yang dipandang sebagian orang sebagai “Plin-Plan” dan tidak konsisten. Setelah sebelumnya cenderung acuh terhadap partai politik dengan dukungan “Teman Ahok”, Ahok justru memilih jalur politik sebagai kendaraan menuju kontestasi Pilkada 2017.

Ketiga, ujian kedewasaan berpolitik. Sebagai barometer politik nasional, banyak pihak berharap suasana kontestasi Pilkada DKI Jakarta dapat menujukkan sebentuk kedewasaan berpolitik yang sekaligus akan menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia. Sebagai ibu kota negara dengan penduduk yang lebih terdidik dan rasional, seharusnya momentum politik ini mampu menunjukkan perayaan demokrasi yang hakiki, dimana perang simbol yang dapat memecah belah kesatuan masyarakat yang heterogen dan plural sebisa mungkin dihindari.

Ketiga poin tersebut kiranya dapat membawa pemahaman kita tentang bagaimana membaca pernyataan Ahok tersebut. Di satu sisi, mindset politik tidak pernah lepas dari pilihan-pilihan yang tentu saja tidak akan pernah sama. Karena demokrasi telah membuka ruang yang begitu besar bagi perbedaan. Perbedaan itulah yang terkadang terakumulasi, terkapitalisasi dan bahkan termobilisasi dengan massif.

Dalam kondisi yang telah terpolarisasi tersebut, berbagai celah akan dimanfaatkan sebagai isu dan bahan dukungan atau perlawanan. Perilaku calon akan senantiasa diintai dan dipersepsi sesuai dengan kepentingan kawan ataupun lawan. Aktivitas ketiga calon Gubernur dan Wakil Gubernur akan memperoleh penilaian sesuai dengan kepentingan masing-masing. Karena itu, apapun yang mereka lakukan, tidak pernah “bebas nilai”.

Di sisi lain, Ahok merupakan figur yang sejak menjabat Gubernur menggantikan Joko Widodo sejak tidak pernah lepas dari persepsi pihak-pihak yang selama ini berseberangan dengannya. Berbagai sentimen dikemukakan untuk mendegradasi Ahok, mulai dari karakter politik yang tidak konsisten, komunikasi yang tidak “santun” sebagai seharusnya politik Indonesia, hingga persoala suku dan agama yang memang berbeda. Hingga pada titik tertentu, Ahok bahkan merasa “terdzalimi” dengan respons yang cenderung rasis terhadap dirinya.

Mungkin saja, Ahok sudah merasa muak dengan respons rasis tersebut. Namun, Ahok juga harus menyadari pemahaman terhadap teks keagamaan, sebagaimana halnya pemahaman terhadap pernyataan yang ia sampaikan, pun beraneka ragam. Jangankan teks keagamaan yang sudang berusia puluhan abad, masih saja mengundang perdebatan, apalagi pernyataannya yang baru berusia beberapa hari, sudah pasti mengundang reaksi.

Karena itu, tidak pada tempatnya untuk sepenuhnya menyalahkan Ahok atas pernyataan tersebut, mengingat suasana dan konteks politik yang sedang dirasakan oleh publik akhir-akhir ini cenderung sensitif. Demikian juga, tidak pada tempatnya, Ahok menyampaikan pernyataan yang, meski mengundang perbedaan pendapat, menyinggung teks kitab suci yang nota bene sama sekali di luar dari keyakinannya. Jangankan sesama keyakinan, perbedaan pendapat tentang teks tersebut sudah terjadi sejak dahulu, apalagi Ahok yang memang sudah berbeda.

Namun di atas dari penjelasan tersebut, saya lebih cenderung mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya publik politik Jakarta untuk menjaga persatuan dan kesatuan, meski demokrasi me-lumrah-kan perbedaan. Boleh jadi, apa yang disampaikan oleh Ahok adalah sebentuk ketidakpahaman tentang bagaimana mengkomunikasikan bahasa agama dalam masyarakat agamis yang cenderung heterogen dengan pemahaman yang berbeda-beda.

Ada baiknya, kita menjadikan peritistiwa ini sebagai ujian kedewasaan berpolitik di alam demokrasi. Pemahaman boleh berbeda, namun tujuan utama membangun Jakarta yang lebih baik adalah cita-cita bersama. Pada akhirnya, rakyatlah yang akan menentukan siapa figur yang benar-benar dianggap mampu mewujudkan cita-cita tersebut.[]

BAGI
Artikel SebelumnyaMendua
Artikel BerikutnyaCuriga