Memaknai Perbedaan dalam Tuntunan Ajaran Agama

0
45 views

Perbedaan pendapat dalam segala aspek kehidupan manusia merupakan satu fenomena yang akan terus terjadi sepanjang sejarah kemanusiaan. Perbedaan tersebut dapat meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk agama dan keyakinan. Al-Qur’an mengakui keniscayaan perbedaan itu, antara lain dengan firman Allah swt:

“Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepada kamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.” (QS. Al-Mâidah/5: 48)

Tetapi dalam saat yang sama, Tuhan menegaskan bahwa:

“Manusia adalah umat yang satu. Lalu Allah mengutus para nabi sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.” (QS. Al-Baqarah/2: 213)

Dengan demikian, perbedaan adalah keniscayaan, sedang persatuan adalah keharusan yang harus diwujudkan. Di sini, kita harus membedakan antara perbedaan dan perselisihan. Yang pertama harus ditoleransi, apalagi ia dapat menjadi sumber kekayaan intelektual serta jalan keluar bagi kesulitan yang dihadapi. Perbedaan dapat menjadi rahmat selama dialog dan syarat-syaratnya terpenuhi. Tetapi, perbedaan bisa menjadi bencana jika ia mengarah menjadi perselihihan, sambil masing-masing menganggap diri atau kelompoknya memonopoli kebenaran sedang selain diri atau kelompoknya memonopoli kesalahan.

Perbedaan di kalangan umat Islam bukan hal yang baru, bahkan sudah terjadi sejak masa Rasul saw meskipun tidak meruncing. Itu karena para sahabat dapat menerima keputusan Rasul saw dengan penuh kesadaran. Rasul saw mengakui adanya perbedaan penafsiran umat menyangkut tuntunan agama, dan dalam sekian kasus beliau membenarkan dan merestuinya, dan pada kasus yang lain beliau mengecamnya. Sangat populer riwayat yang bersumber dari Shahih Bukhari dan Muslim yang menginformasikan bahwa suatu ketika Nabi saw mengutus sejumlah sahabat ke perkampungan Yahudi, Bani Quraizhah, sambil berpesan:

“janganlah salah seorang di antara kamu shalat Ashar kecuali diperkampungan Bani Quraizhah”.

Tetapi, ketika matahari hampir terbenam, sedang mereka belum juga tiba di tempat tujuan, sebagian sahabat melaksanakan shalat Ashar dengan alasan bahwa sabda Nabi saw itu bertujuan memeritahkan bergegas dalam perjalanan agar tiba di tempat tujuan sebelum maghrib, bukan memerintahkan shalat Ashar di sana, sehingga bila waktu Ashar telah hampir usai sedang tempat yang dituju belum dicapai, maka shalat Ashar harus dilaksanakan di mana pun. Kelompok sahabat lainnya memahami sabda Nabi saw itu dengan pemahaman tekstual, sehingga mereka baru benar-benar melaksanakan shalat Ashar setelah tiba di tempat kendati ketika itu matahari telah terbenam. Setelah mereka kembali, peristiwa itu dilaporkan kepada Nabi saw dan ternyata Beliau tidak mempersalahkan kedua kelompok yang berbeda itu. Keduanya dapat dinilai benar karena memiliki arah dan tujuan yang sama, yakni melaksanakan apa yang ditetapkan oleh Rasul saw sesuai pemahaman masing-masing.

Perbedaan pendapat antara kaum muslim yang pada akhirnya melahirkan kelompok-kelompok seperti Asy’ariyah, Maturidiyah, Mu’tazilah dan sebagainya, mulai terjadi pada abad kedua Hijrah.  Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa redaksi ayat-ayat al-Qur’an merupakan salah satu penyebab timbulnya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, apalagi ada ayat-ayat mutasyabih, yang bukan hanya artinya diperselisihkan tetapi juga penetapan ayat-ayatnya.[1] Tidak juga keliru jika dikatakan bahwa Rasulullah saw sering memberikan toleransi atas perbedaan tersebut, bahkan toleransi atas perbedaan pemahaman sahabat menyangkut ucapan-ucapan beliau.

Meskipun terdapat banyak perbedaan pendapat menyangkut pemahaman atas sejumlah ayat-ayat al-Qur’an, namun kalangan ulama, bahkan para orientalis yang objektif, bersepakat menyangkut otentisitas al-Qur’an. Ini adalah dua hal yang berbeda antara otentisitas al-Qur’an sebagai wahyu Ilahi dan pemahaman atas ayat-ayat al-Qur’an yang merupakan hasil penafsiran ulama atau pembacanya.

Berbicara tentang otentisitas al-Qur’an, perlu dicatat issu yang pernah terdengar bahwa mushaf kaum Syiah berbeda dengan Mushaf kaum Sunni. Dalam konteks ini, Abdullah Darraz, salah seorang ulama besar kaum Sunni, menulis dalam bukunya Madkhal ilâ al-Qur’âni al-Karîm bahwa kaum Syiah pun mengakui otentisitas al-Qur’an yang beredar dewasa ini dan tidak berbeda dengan apa yang diakui oleh Kaum Sunni. Memang, tulisnya – mengutip tokoh kenamaan Syiah, Abu Ja’far – bahwa bilangan surah al-Qur’an menurut Syiah Imamiyah bukan 114 surah. Hal ini karena surah adh-Dhuha (93) bersama surah Alam Nasyrah (94), surah al-Fîl (105) bersama surah Quraisy (106), dan surah al-Anfâl bersama surah at-Taubah masing-masing dinilai sebagai satu surah.

Bagi umat Islam, keyakinan atas keotentikan al-Qur’an terbangun, tidak saja karena didukung oleh fakta-fakta sejarah yang meyakinkan, tetapi juga karena adanya jaminan pemeliharaan Allah, sesuai firman-Nya:

Artinya: “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur’an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (QS. Al-Hijr/15: 9)

Berbeda halnya dalam hal penafsiran atau pemahaman atas ayat-ayat al-Qur’an. Memang, tidak ada yang dapat memastikan maksud atau arti sebenarnya satu kata atau kalimat yang diucapkan atau ditulis oleh seseorang, kecuali oleh pembicara itu sendiri. Pengertian yang dipahami oleh pendengar atau pembaca bersifat relatif.[2] Ini disebabkan karena pemahaman sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Al-Syatibi menyimpulkan bahwa tidak ada atau jarang sekali yang bersifat pasti (qath‘i) dalam argumentasi syar‘i, jika yang dimaksudkan sebagai pasti (qath‘i) itu adalah tidak adanya kemungkinan arti lain dari redaksi tersebut secara berdiri sendiri. Karena walaupun ia mutawatir, namun pengertiannya ditentukan oleh premis-premis yang kesemuanya atau sebagian besarnya bersifat zhanny (dugaan), dan tentunya sesuatu yang lahir dari yang zhanny pasti bersifat zhanny pula.[3]

Mahmud Syaltut menyebutkan salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan ulama itu adalah menyangkut periwayatan hadis. “Satu hadis mungkin diakui atau diterima oleh seorang alim, tetapi tidak diketahui atau diakui keshahihannya oleh alim yang lain. Hal ini antara lain akibat perbedaan penilaian terhadap perawi hadis, hal yang sangat luas jangkauan pembahasannya dalam studi al-Jarh wa al-Ta‘dîl.”[4] Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Para sahabat, menurut Ridha, tidak menulis semua apa yang mereka dengar dari hadis-hadis yang disampaikan oleh orang lain atau menganjurkan untuk mengamalkannya. Itu sebabnya, menurut Ridha, mengapa Imam Malik tidak menyetujui saran Khalifah al-Manshur dan al-Rasyid agar khalayak dipaksa mengamalkan kandungan kitab yang ditulisnya, yaitu al-Muwaththa’, yang merupakan kumpulan hadis-hadis Nabi saw.

Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa perbedaan pendapat antar kaum muslim hanya menyangkut masalah-masalah yang dapat disentuh oleh pemikiran (ijtihâd), baik yang menyangkut masalah akidah maupun syariat, atau politik, bahkan menyangkut ushûluddîn (prinsip-prinsip agama) sehingga tidak mengakibatkan kekufuran. Para ulama, misalnya, tidak berbeda pendapat tentang wujud dan keesaan Allah swt, walaupun berbeda pendapat tentang sifat-Nya, apakah berdiri pada Zat-Nya atau tidak; juga tidak berbeda pendapat tentang kebenaran al-Qur’an, hanya memperdebatkan apakah dia makhluk atau qadim; seperti juga keniscayaan hari kiamat, hanya mempersoalkan apakah yang dibangkitkan kelak tubuh kasar beserta jiwanya atau hanya jiwanya, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan pendapat tersebut tidak sampai mengakibatkan kekufuran pengikutnya.

Agaknya tidak keliru mereka yang menegaskan bahwa ketika Islam membenarkan ijtihad bagi para ulama yang memiliki kemampuan untuk menetapkan rincian pandangan agama dengan merujuk kepada al-Qur’an dan Sunnah, maka ketika itu juga Islam telah mengakui kemungkinan timbulnya perbedaan pendapat dan lahirnya kelompok-kelompok. Memang menjadi bahasan para pakar, apakah setiap mujtahid dapat dinilai benar dalam pendapatnya, atau yang benar hanya salah seorang di antara mereka yang berbeda pendapat itu. Imam al-Ghazali, al-Qadhy, al-Muzany, dan kelompok Mu’tazilah mengatakan bahwa bisa saja kebenaran itu beragam dengan beragamnya pendapat para mujtahid. Sedang empat imam mazhab yang populer berpendapat bahwa kebenaran hanya satu, namun yang salah pun dalam ijtihadnya mendapat ganjaran.[5] Ini tentu saja berlaku bila yang melakukan ijtihad itu adalah siapa yang memenuhi syarat-syaratnya serta bersungguh-sungguh dan tulus dalam upayanya mencari kebenaran.

Ulama-ulama terdahulu telah menetapkan beberapa syarat menyangkut seseorang yang dianggap kompeten untuk melakukan ijtihad. Syarat-syarat tersebut tentu saja ditetapkan oleh para ulama berdasarkan pertimbangan nalar, kondisi sosial, serta perkembangan ilmu pada masa mereka, sehingga syarat-syarat tersebut, untuk masa kini, dapat saja menimbulkan perbedaan pendapat.

Salah seorang ulama yang sangat kompeten dalam hal ini adalah al-Marhum Syekh ‘Abdul Halim Mahmud, pemimpin tertinggi lembaga-lembaga al-Azhar Mesir, Menurutnya, syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan tampil melakukan ijtihad.adalah:

  1. Pengetahuan yang mantap tentang bahasa Arab
  2. Menguasai al-Qur’an dan memahaminya secara baik dan ini berkaitan dengan pengetahuan tentang sabab nuzûl
  3. Pengetahuan tentang hadis-hadis Nabi saw, khususnya yang berkaitan dengan hukum
  4. Pengetahuan tentang sunnah amaliyah baik di Mekah maupun di Madinah
  5. Pengetahuan yang jelas tentang sirah (sejarah hidup) Rasul saw.

Ulama lain menggarisbawahi perlunya pengetahuan tentang nasikh dan mansûkh, meskipun oleh sejumlah ulama kontemporer berpendapat hal ini bisa saja diabaikan dan cukup dengan pengetahuan tentang sabab nuzûl. Syarat lain yang dapat dikemukakan dan penulis anggap sangat penting yang harus dipenuhi oleh seseorang yang bermaksud menarik petunjuk hukum Islam menyangkut satu masalah yakni pengetahuan yang memadai tentang masalah yang dibahas. Jika masalah yang dibahas berkaitan masalah ekonomi, maka diperlukan pengetahuan ekonomi. Jika berkaitan dengan biologi atau kloning manusia, maka ini pun harus dipahami. Sebab, jika tidak, akan lahir pandangan hukum yang tidak sejalan dengan jiwa dan tujuan ajaran Islam.

Salah satu persoalan yang dihadapi dewasa ini adalah adanya sebagian orang mengemukakan aneka pendapat keagamaan tanpa mememuhi syarat minimal. Memang, harus diakui bahwa sangat sulit menghalangi seseorang merenungkan, memahami, serta mengemukakan pendapat tentang ajaran agama. Namun, kita semua seharusnya sadar bahwa setiap disiplin ilmu memiliki syarat-syaratnya sehingga tidak semua orang bebas mengemukakan pendapat tentang satu masalah tanpa memiliki otoritas tentang bidang yang dibicarakannya. Al-Qur’an bahkan melarang mengemukakan sikap dan pendapat menyangkut hal-hal yang tidak berada dalam batas pengetahuan mereka (QS. Al-Isrâ’/17: 36).

Kendati terdapat sejumlah perbedaan, namun kita juga dapat mengatakan bahwa perbedaan yang terjadi antara pakar-pakar muslim yang berkompeten dalam hal-hal yang berkaitan dengan rincian tuntunan agama, pada akhirnya dapat dipertemukan dalam satu wadah, karena semua yang berbeda itu pada hakikatnya ingin mengikuti tuntunan agama. Namun karena kaburnya sebagian argumentasi atau ketidaktahuan mereka tantang argumentasi, maka lahir perbedaan. Karena itu, sepert yang ditulis Abu Ishaq asy-Syatiby, “kalau kita berandai bahwa sang mujtahid kemudian mengetahui apa yang tadinya kabur baginya, maka pasti dia akan mengoreksi pendapatnya”.[6]

Lebih lanjut asy-Syatiby menulis bahwa:

“Perbedaan pada hakikatnya tidak lain kecuali pada jalan yang mengantar pada tujuan yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya, yang merupakan tujuan yang satu. Hanya saja, seorang mujtahid tidak boleh membatalkan hasil ijtihadnya tanpa keterangan (dalil). Ini adalah kesepakatan ulama, baik kita menganut paham yang menyatakan hanya satu pendapat yang benar (dalam satu masalah) maupun kita berkata semuanya benar, karena tidak dibenarkan bagi seorang mujtahid mengamalkan pendapat mujtahid lainnya walau yang lain itu benar, sebagaimana tidak dibenarkannya hal tersebut jika pendapat mujtahid yang lain itu keliru. Dengan demikian, kebenaran yang dinyatakan oleh mereka yang berpendapat bahwa semua mujtahid benar (dalam pendapatnya) adalah kebenaran relatif. Dengan demikian, kedua pendapat yang berbeda menjadi satu dari sudut pandang ini, dan dengan demikian pula, mereka sebenarnya bertemu, tidak berbeda. Dari sini tampak sebab kedekatan, kasih sayang, dan persahabatan antara yang berbeda pendapat itu dalam persoalan-persoalan ijtihad, sehingga mereka tidak bergolong-golongan (yang saling memusuhi), tidak juga berpecah belah, karen asemua telah sepakat mencari apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, dan dengan demikian, perbedaan jalan tidak lagi berpengaruh. Maka,…karena arah mereka adalah menemukan tujuan yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, maka (pada hakikatnya) kalimat mereka satu dan pendapat mereka pun sama”.[7]

Inilah yang menjadikan sementara ulama merasa bahagia dengan perbedaan pendapat para tokoh-tokoh sahabat dan ulama umat Islam, karena kalau hanya satu pendapat, maka umat akan mengalami kesulitan dan kesempitan.

Jika demikian, perbedaan yang hakiki adalah yang lahir dari hawa nafsu, atau dengan kata lain, yang lahir dari subjektivitas yang berlebihan. Subjektivitas yang berlebihan dalam kegiatan ilmiah atau keagamaan, maka hasilnya pasti keliru, salah, bahkan –dalam istilah agama – dhalâl atau kesesatan. Perbedaan yang mengakibatkan perselisihan tidak akan lahir selama semua berupaya untuk mencapai tujuan agama yang pencapaiannya diraih dengan menelusuri jalan yang ditetapkan agama, yaitu memerhatikan dan memahami secara objektif dalil dan argumentasi-argumentasi keagamaan.

Hal yang patut disayangkan saat ini – dan banyak menimbulkan perselisihan di antara umat Islam – adalah bahwa banyak tokoh kelompok agama yang mangklaim bahwa hanya kelompoknya yang benar dan selamat, sedang selain mereka sesat dan celaka. Perbedaan pendapat ulama masa lalu tidak pernah menjadikan mereka saling tuding, apalagi saling mengkafirkan, bahkan mereka semua saling menghormati dan mengakui kelebihan pihak lain. Sayang, kondisi semacam itu berangsur-angsur beralih menjadi fanatisme buta sejalan dengan kemunduran peranan ilmu dalam masyarakat Islam.

Syekh Muhammad Abdul Azhim az-Zarqany, Guru Besar Universitas al-Azhar, pada tahun tujuh puluhan, menulis: “Al-Qur’an, Sunnah, dan ajaran Islam, lebih luas daripada mazhab dan pendapat-pendapat mereka dan bahwa mazhab dan pendapat mereka itu jauh lebih sempit daripada al-Qur’an, sunnah, dan ajaran Islam….bahwa dalam arena ajaran Islam yang demikian luwes dan penuh toleransi ditemukan tempat yang luas bagi kebebasan berpendapat dan perbedaan pandangan, selama semua berpegang teguh dengan hablun minal-lâh (tali yang terulur dari Allah, yakni al-Qur’an)”.[8]

Sebelum ini, Hujjatul Islam, Imam al-Ghazali, menulis:

“Sesuatu yang seharusnya dijadikan kecenderungan oleh para penuntut (ilmu/kebenaran) adalah menghindari pengafiran (orang lain) selama dia menemukan jalan untuk itu. Karena membenarkan penumpahan darah seorang muslim dan perampasan harta benda mereka yang shalat mengarah ke kiblat, yang menegaskan bahwa “Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya” adalah satu kesalahan. Sedang kesalahan membiarkan seribu kafir dalam kehidupan ini lebih ringan daripada kesalahan dalam menumpahkan darah seorang muslim. Rasul saw telah bersabda, “Aku diperintahkan memerangi manusia[9] sampai mereka mengucapkan Lâ ilâha illal-lâh Muhammadun Rasûlul-lâh, maka bila mereka telah mengucapkannya maka terpeliharalah dariku darah (nyawa) dan harta benda mereka kecuali berdasar haknya (alasan yang dibenarkan agama)”.[10]

Ini tentu saja bukan berarti membenarkan semua pendapat atau penafsiran yang mengatasnamakan Islam atau al-Qur’an. Para ulama dan ilmuan mengenal kaidah-kaidah yang telah mapan dan diakui bersama menyangkut setiap disiplin ilmu. Nah, selama pendapat tersebut tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang telah disepakati itu, walaupun tidak sesuai dengan pendapat yang dianut oleh mayoritas, maka itu dapat ditoleransi. Ada pun yang jelas menyimpang, maka ia harus ditolak dan dibuktikan kesalahannya, agar yang mengemukakannya menyadari kesalahannya dan yang terpengaruh dapat kembali pada kebenaran.

Semoga semua upaya dalam rangka menghilangkan kesalahpahaman antara umat dan menghimpun mereka di bawah panji Tauhid yang dikibarkan oleh Nabi Muhammad saw dapat diwujudkan. Wal-lâhu a‘lam.[]

Tulisan ini disadur dari beberapa tulisan dan buku Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA.

 

 


[1] Bandingkan dengan Abu Zahrah, Tarikh al-Madzâhib al-Islâmiyyah, Dar al-Fikr al-Araby, t.t., h. 15

[2] Lihat Rasyid Ridha, Tafsir al-Mana, Percetakan al-Manar, Kairo, 1367 H., jilid VI, h. 196

[3] Lihat Abu Ishaq Asy-Syatibi, al-Muwafaqât, Dar al-Ma’rifah, Beirut, t.t., h. 35

[4] Lihat Mahmud Syaltut dan Muhammad Ali al-Sais, Muqaranah al-Madzâhib fî al-Fiqh, Kairo, Percetakan Subaih, 1953, h. 6

[5] Lihat Abu Ishaq asy-Syatibi dalam al-Muwâfaqât fî Ushûl asy-Syari‘ah, yang dikomentari oleh Syekh Abdullah Darraz, Dar al-Ma’rifah, Beirut, t.t., jld IV, h. 124.

[6] Ibid, h. 220

[7] Ibid, h. 221-2

[8] Muhammad Abdul Azhim az-Zarqany, Manâhil al-‘Irfân fî ‘Ulûm al-Qur’ân, Mesir, al-Halaby, cet. II, t.t., jilid II, h. 35.

[9] Yakni penduduk Mekah, karena Mekah adalah kota suci dan tidak dibenarkan seorang musyrik bermukim di sana. Dengan demikian, perintah ini tidak berlaku terhadap musyrik yang berada di luar kota Mekah.

[10] Hujjatul Islam, al-Ghazali, Al-Iqtishâd fî al-I‘tiqâd, percetakan al-Mahmudiyah at-Tijariyah, Shubaih, Kairo, t.t. h. 143