Kebebasan

0
71 views
brwacademy.com

Oleh Dr. Muhiddin Bakry, Lc., M. A.

Makna kebebasan secara sederhana adalah tidak adanya larangan atau tidak adanya intervensi. Artinya bebas untuk melakukan dan bebas untuk tidak diintervensi oleh siapapun. Makna lain kebebasan adalah kemerdekaan. Dalam artian bebas untuk tidak melakukan dan bebas untuk melakukan. Wacana ini kembali mencuat di permukaan bumi nusantara Republik Indonesia setelah pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPPU) Nomor 02 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan itu pun menuai gelombang pro dan kontra. Bagi yang kontra menilai bahwa peraturan ini terlalu dini (prematur) dan mengekang kebebasan. Sebaliknya bagi yang pro menganggap bahwa apa yang telah dilakukan pemerintah sudah sangat tepat. Bahkan dinilai lamban. Perbedaan tersebut, terletak pada penafsiran pasal 22 ayat (1) UUD 1945. “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Inti perbedaan pada pasal tersebut, terletak pada frasa “kegentingan yang memaksa”.

Kebebasan atau kemerdekaan merupakan hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, seperti kemerdekaan atau kebebasan dalam mengemukakan pendapat, bergerak, memilih dan aktif di organisasi, dalam menjalankan agama, dalam berkarya dan lain-lain.

Dalam konteks hubungan pemerintah dan warga negara kebebasan warga negara tidak boleh diintervensi baik oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun produk perundang-undangan sekalipun. Praktik-praktik yang mengandung unsur ‘intervensi’ terhadap kebebasan individu harus memperhatikan asas proporsionalitas untuk menghindari praktik-praktik yang diskriminatif. Oleh karena itu, negara harus memberikan kebebasan kepada semua individu sebagaimana yang telah diatur dalam hak asasi manusia.

Peraturan yang bersumber dari pemerintah meski bertentangan dengan kebebasan oleh sebagian kelompok atau individu, itu karena pemerintah menilai bertentangan dengan hak kelompok yang lebih banyak lagi (jamâ’iy) atau yang diistilahkan dengan negara kedaulatan. Membungkam ideologi merupakan praktik yang bertentangan dengan hak asasi. Namun, membiarkan ideologi yang dinilai dapat merusak hak orang banyak itupun bertentangan. Oleh karena itu, harus nampak sebagai “kebebasan yang seimbang”. Kebebasan memang dibenarkan, bahkan dianjurkan sepanjang tidak merugikan. Apalagi jika dinilai sebagai sebuah ancaman ideologi bangsa.

Akhirnya, kebebasan diartikan sebagai sebuah kemerdekaan dari semua bentuk-bentuk larangan kecuali larangan yang telah diatur didalam undang-undang. Misalnya, dilarang melarang, karena itulah bentuk kebebasan. Namun jika yang dilarang itu melakukan penyimpangan dan dapat merugikan orang lain. Maka apakah harus dibiarkan?

Kebebasan yang bertanggung jawab berarti kemampuan seseorang dalam menentukan sikap untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain sesuai dengan minat dan bakat masing-masing berdasarkan hati nurani yg benar dan tanpa harus menimbulkan kerugian pada pihak lain.[]

BAGI
Artikel SebelumnyaTeriak
Artikel BerikutnyaAr-Rab