Indonesia dan NII

0
22 views

Oleh Abd. Muid N.

Seorang sejarawan pernah berkata: “Indonesia belum final sebagai negara. Dia masih sedang berada dalam proses meng-Indonesia.” Dalam kerangka seperti itulah perdebatan seputar “negara Islam” sepertinya belum akan berakhir. Persoalan yang sejatinya merupakan respon terhadap kolonialisme ini selalu menemukan momentumnya dalam sejarah. Di zaman kolonialisme dan imperialisme, persoalan ini mengemuka akibat penjajahan negara-negara Eropa non-Muslim terhadap wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam keadaan seperti itu, asumsi tentang sebuah “negara Islam” menjadi salah satu alternatif bagi kondisi masyarakat Muslim yang semakin lama semakin mundur dari panggung sejarah dan peradaban.

Dalam kasus Indonesia, perdebatan tentang dasar negara yang melibatkan arus kaum religius dan kaum nasionalis telah mewarnai perjalanan bangsa ini sejak awal berdirinya Negara Republik Indonesia. Namun perdebatan saat itu diwarnai oleh perdebatan akademis yang konstruktif dan hanya memanas di dalam ruangan dan di dalam kepala masing-masing. Tidak ada konflik berdarah yang hadir akibat perdebatan waktu itu. Namun perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa perdebatan tentang “negara Islam” berlanjut di luar parlemen dan melibatkan gerakan bersenjata, bahkan setelah ditetapkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karena intervensi negara, gerakan-gerakan seperti itu kemudian “hilang” dari panggung sejarah, tetapi ternyata tidak benar-benar hilang. Hal ini menandakan bahwa pendekatan kekerasan tidak begitu efektif untuk menghilangkan arus beragama dan bernegara model seperti ini. Di masa Orde Baru, gerakan-gerakan seperti ini seperti hilang karena pendekatan khas Orde Baru yang represif. Memasuki masa reformasi, gerakan seperti ini seperti mendapatkan angin segar karena berlindung di bawah panji-panji reformasi, demokrasi, dan kebebasan berpendapat serta berserikat.

Kenyataan itu membuat negara tampak gagap ketika berhadapan dengan gerakan-gerakan seperti ini. Di satu sisi, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang terancam, tetapi kebebasan berpendapat dan berserikat juga harus mendapatkan tempat yang layak setelah sekian lama dikekang oleh Orde Baru. Hal itu diperparah oleh kenyataan bahwa dasar negara NKRI sendiri seperti mengalami kemunduran legitimasi akibat arus reformasi dan kenyataan bahwa semasa Orde Baru, dasar negara lebih dipakai sebagai alat negara daripada alat pemersatu bangsa bagi rakyat Indonesia.

“Kekosongan ideologi” bernegara seperti yang terjadi saat ini dimanfaatkan oleh kalangan-kalangan tertentu untuk memasukkan ideolog versi kelompoknya, yang membuat negara Indonesia seperti masih sedang mencari bentuknya. Mungkin benar bahwa Indonesia masih dalam proses meng-Indonesia (menjadi Indonesia), namun jika proses itu dilakukan dengan tidak mengindahkan perbedaan dan keragaman, apalagi dilakukan lewat tindak penipuan, maka persoalannya menjadi berbeda.

Dalam kerangka seperti itulah pada Kamis, 26 Juni 2011, Yayasan Paguyuban IKHLAS bersama Forum FeMale Paguyuban IKHLAS, www.nuansaislam.com, dan Majelis Dai Paguyuban IKHLAS bekerjasama dengan Diraktorat Bimbingan Islam Kemenag RI, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaksanakan Seminar Nasional tentang “Gerakan NII dan Radikalisme Beragama.”

NII dan radikalisme beragama ternyata bukan sekadar persoalan cara pemahaman agama. NII adalah menyangkut persoalan keluarga, pendidikan anak, dan persoalan masyarakat urban. Karena itu, yang menjadi pembicara pada kesempatan itu juga berasal dari berbagai kalangan: KH. Hasyim Muzadi (agamawan), Prof. Dr. Bambang Pranowo (akademisi), Prof. Dr. Nasaruddin Umar (pemerintah), Drs. Ahmad Yani (dai dan mantan kader), dan lain-lain.[]