Deontologi: Kewajiban demi Kewajiban

0
11 views

etikaTeori deontologi adalah konsep moral yang menitikberatkan pada kewajiban. Konsep ini menyiratkan adanya pembedaan di antara sekian kewajiban yang hadir bersamaan. Satu persoalan kadang terlihat baik dari satu sudut pandang tetapi buruk dari sudut pandang yang lain. Penilaian baik dan buruk tidak semata-mata bertolak dari nilai kebaikan dan keburukan begitu saja (David McNaughton). Baik dan buruk dinilai berdasarkan konteks terjadinya suatu perbuatan. Bisa saja perbuatan A benar berdasarkan prinsip-prinsip umum yang diterima oleh masyarakat, tetapi konteksnya menyebabkan perbuatan itu terlihat buruk dan berdampak negative manakala dilakukan.

Deontologi berasal dari kata Yunani, deon yang berarti “sesuatu yang harus” (David McNaughton). Teori ini diperkenalkan oleh Immanuel Kant (1724 – 1804). Tulisan-tulisan Kant tentang moral dapat ditemukan dalam karya-karyanya, antara lain Groundwork of the Metaphisics of Moral (1785), Critique of Practical Reason (1788), dan The Metaphisycs of moral (1797). Menurut Kant, yang bisa disebut baik dalam arti yang sesungguhnya hanyalah kehendak yang baik. Hal-hal yang lain seperti kekayaan, intelegensia, kesehatan, kekuasaan dan sebagainya disebut sebagai kebaikan yang terbatas, yang baru memiliki arti manakala ia dipakai oleh kehendak baik manusia (Bertens, 254). Kant menolak pandangan moral kaum utilitarianism yang mengedapankan tujuan yang ingin dicapai sebagai landasan moral dari suatu perbuatan. Bagi Kant, suatu perbuatan dinilai baik manakala dilakukan atas dasar kewajiban, yang disebutnya sebagai perbuatan berdasarkan legalitas, tidak penting untuk tujuan apa perbuatan itu dilakukan. Ajaran ini menekankan bahwa seharusnya kita melakukan “kewajiban” karena itu merupakan “kewajiban” kita, dan untuk itu alasan (reason) tidak diperlukan sehingga perbuatan itu dilakukan.

Suatu perbuatan tidak bisa dinilai baik manakala hanya didasarkan pada alasan tertentu. Kant menekankan bahwa kalaupun reason diapakai dalam suatu perbuatan maka alasan itu harus bisa diterapkan pada semua perbuatan dan bukan alasan yang non-universalizable (Onora O’neill). Alasan itu mengharuskan seseorang melakukan suatu perbuatan begitu saja, tanpa syarat, dan oleh Kant disebut sebagai Categorical imperative. Imperatif kategoris menjadi prinsip bagi kewajiban manusia. Imperatif kategoris menjiwai semua perbuatan etis, baik terhadap diri sendiri maupun dalam relasi sosial. Misalnya, orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya, anak terhadap orang tuanya; individu terhadap kelompok sosialnya, dan sebaliknya juga ada kewajiban dari kelompok sosial terhadap individu. Semua itu harus dilakukan sebagai suatu “kewajiban”.

Kant juga menyimpulkan adanya otonomi kehendak. Kalau hukum moral difahami sebagai imperatif kategoris, maka dalam bertindak secara moral kehendak harus otonom (Bertens, 256). Otonomi kehendak ini mengisyaratkan adanya otonomi individu dalam menentukan suatu perbuatan, yang tentu saja perbuatan itu tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip “kewajiban”. Otonomi yang dimaksud oleh Kant tidak bersifat subyektif, tetapi bahwa manusia memiliki kebebasan yang tunduk pada kewajiban yang bersifat imperatif. Sepanjang kebebasan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip kewajiban, maka kebebasan tersebut dapat dibenarkan secara moral. (Kita akan menemukan penjelasan tentang otonomi kehendak ini secara lebih jelas pada saat membahas dilema etis dalam euthanasia).

Pemikiran etika Kant mendapat banyak kritikan. Jika penilaian suatu perbuatan hanya dilakukan berdasarkan kewajiban semata-mata, maka seseorang bisa saja bertindak dengan mengabaikan “secara moral” hati nuraninya secara serta merta, karena ia harus tunduk pada prinsip kewajiban. Perbuatan yang dilakukan atas prinsip “kewajiban demi kewajiban” juga dapat berarti seseorang harus bertindak secara membuta sesuai dengan aturan yang ketat, tanpa mengkaji konsekuensi langsung yang akan terjadi dari perbuatan tersebut dalam keadaan khusus, bahkan juga tanpa mempertimbangkan akibat jangka panjangnya (Henry Hazlitt, 178-9). Alasan lain untuk menyalahkan Kant adalah bahwa dia melihat dengan kecurigaan yang mendalam pada semua kecenderungan alamiah (baca: reason), karena dia berasumsi bahwa semua itu adalah keinginan akan kesenangan yang sempit.  Bertrand Russell bahkan mengkritik Kant lewat satire :

“Kant tidak pernah lelah untuk mencaci maki pandangan bahwa kebaikan itu terdiri atas kesenangan, atau atas sesuatu apapun kecuali keutamaan. Dan keutamaan mengandung makna bertindak sebagaimana yang diperintahkan hukum moral, karena hal itu adalah apa yang diperintahkan hukum moral. Tindakan benar yang dilakukan karena motif yang lain tidak dapat dianggap sebagai bajik. …(Dan Russell berkesimpulan bahwa jika Kant) mempercayai apa yang dia pikir percayai, dia tidak memandang sorga sebagai tempat yang di situ kebahagiaan adalah kebahagiaan, namun sebagai tempat yang di situ mereka memiliki kesempatan yang tidak pernah berakhir untuk melakukan keramahan pada orang yang tidak mereka senangi” (Henry Hazlitt , 178-9).

Kritik Russell di atas menunjukkan bahwa melakukan kewajiban tidak serta merta menunjukkan suatu perbuatan yang sesuai dengan moral. Dalam situasi tertentu, kewajiban bisa bertentangan dengan tuntutan moral, terlebih jika kewajiban itu merupakan kewajiaban yang berdasarkan pada hukum yang bersifat relatif.

 

Bibliografi

 

David McNaughton, Deontological ethics, dalam Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, London: Routledge

 

Henry Hazlitt, Dasar-dasar Moralitas, terj. Cuk Ananta Wijaya, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003, h. 178-9.

 

K. Bertens, Etika, Jakarta, Gramedia, cet. Ke-8, 2004

 

Onora O’neill, Kantian Ethics, dalam Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, London: Routledge

 

BAGI
Artikel SebelumnyaFidyah
Artikel BerikutnyaSebelum Anda Berbuat Maksiat